Kunjungan Jajaran rektorat UPGRI Palembang Ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang

18. 07. 21

Kunjungan Jajaran rektorat UPGRI Palembang Ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang

 

    

Kunjungan Jajaran rektorat UPGRI Palembang dipimpin Dr H Bukman Lian,MM,M.Si saat menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang, Kamis (19/7) kemarin. Perubahan paradigma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tersosialisasikan dengan baik yang kerap kali menimbulkan persoalan. Tak terkecuali oleh kalangan perguruan tinggi yang menyediakan program studi (prodi) khusus bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya Universitas PGRI Palembang.Dengan alasan inilah, jajaran rektorat UPGRI Palembang dipimpin Dr H Bukman Lian,MM,M.Si menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang, Kamis (19/7) kemarin.“Kami ingin mendapatkan informasi dari BKN

soal regulasi yang mengatur masalah kenaikan pangkat, penyesuaian hingga bermacam aturan teknis dari Kemen PAN dan RB terkait kepegawaian yang kerap menjadi pertanyaan setiap kali turun ke daerah,” ungkap Bukman.Dijelaskan Bukman, selama ini kerap muncul kebingungan dari ASN yang hendak melanjutkan pendidikannya ke UPGRI dengan mengajukan cuti belajar ataupun izin belajar ke instansi masing-masing.Menanggapi hal ini, Kepala BKN Regional VII Palembang Agus Sutiadi menjelaskan saat ini manajemen ASN sudah berubah, mulai dari seleksi ASN yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT).Selain itu, untuk seleksi jabatan di setiap jenjang dan instansi dilakukan dengan cara open recruitment (seleksi terbuka) sekaligus menutup peluang untuk terjadinya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).“Kami mengapresiasi kedatangan Universitas PGRI Palembang sebagai perguruan tinggi pertama yang datang ke BKN Regional VII Palembang untuk mempertanyakan terkait kenaikan pangkat ASN dan lainnya,” imbuh Agus.Agus mengimbau kepada perguruan tinggi yang membuka peluang dalam mendukung peningkatan kualitas ASN salah satunya dengan terlebih dulu mempertanyakan apakah dengan melanjutkan pendidikan ini memang betul-betul dibutuhkan oleh instansi tempat ASN tersebut berasal.“Dari beberapa pengalaman yang ada selama ini banyak diantara ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan namun setelah dilihat ternyata izin belajar yang bersangkutan bermasalah dan prodi yang diambil tidak linear dengan tugas dan jabatannya sehingga ASN yang bersangkutan kita minta untuk mengembalikan uang gaji dan tunjangan selama mereka melaksanakan izin belajar,” imbuhnya.(kms)

Created: 21 July 2018
Hits: 595